viralnasional.com -Rokanhilir– Spanduk berisi tuntutan pembayaran gaji dan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sempat dibentangkan di depan Kantor Bupati Rokan Hilir (Rohil), Kompleks Perkantoran Batu Enam, Bagan Punak, Bagansiapiapi, pada Rabu (11/12/2024), kini telah diturunkan.Spanduk tersebut, dengan tulisan besar meminta pembayaran gaji, TPP, dan tunjangan lainnya untuk ASN, PPPK (P3K), dan honorer, menjadi perhatian serius pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil. Spanduk ini mencerminkan puncak kekesalan para pegawai atas ketidakjelasan waktu pencairan hak mereka."Selama ini kami terpaksa berhutang untuk kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak," ungkap salah satu ASN yang meminta identitasnya dirahasiakan. Ia mengaku khawatir dimutasi ke pelosok jika identitasnya terungkap.Keresahan ini beredar luas di media sosial, di mana sejumlah ASN meluapkan kekecewaan mereka atas kondisi keuangan yang dianggap tidak dikelola dengan baik. Banyak pihak menduga dana yang seharusnya untuk pembayaran gaji dan TPP telah digunakan untuk kebutuhan lain.Merespons situasi ini, Sekdakab Rohil Fauzi Efrizal mengimbau para ASN, PPPK, dan honorer untuk bersabar. Melalui pesan WhatsApp yang tersebar di kalangan pegawai, Fauzi mengakui bahwa kondisi keuangan daerah (Kasda) sedang tidak stabil."SPM dan dokumen pencairan sudah kami dorong agar diproses oleh BPKAD. Namun, kendala masih ada, tergantung ketersediaan dana di Kasda," tulisnya. Ia juga berjanji akan bertemu BPKAD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas solusi terkait pencairan dana.Dalam pesannya, Fauzi juga menuturkan bahwa situasi ini tidak hanya berdampak pada para pegawai, tetapi juga pada dirinya. "Jika dana ada, tentu tidak akan ditahan. Saya sendiri juga membutuhkan TPP itu. Saya harap semuanya bersabar," ungkapnya.Situasi ini mendapat perhatian dari berbagai pihak. Ketua DPRD Rohil, Ilhamib, bersama anggota dewan lainnya didesak untuk mengundang Bupati dan pejabat terkait untuk mengadakan rapat dengar pendapat (hearing). Langkah ini diharapkan dapat menemukan solusi terhadap keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan.Selain itu, penggiat sosial dan LSM menyerukan agar Kementerian Dalam Negeri, BPK, dan BPKP melakukan audit keuangan Pemkab Rohil. Mereka menilai transparansi pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk memastikan hak para pegawai sebagai abdi negara terpenuhi.Negara telah menjamin pembayaran gaji ASN sebagai upah atas tugas mereka. Kondisi ini dinilai memprihatinkan dan membutuhkan tindakan segera dari pihak-pihak terkait. ***sumber :goriau