viralnasional.com -DUMAI - Usai menggelar aksi demo di gerbang pelabuhan Pelindo beberapa hari lalu, Aliansi Rakyat Untuk Keadilan ( ARUK) Kota Dumai, mengelar aksi serupa di depan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Dumai, Rabu (29/10/2025).Kedatangan massa ARUK ke KSOP langsong di blokir oleh aparat kepolisian di depan pintu masuk kantor tersebut di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Buluh Kasap, Dumai Timur. Massa datang membawa belasan poster bertuliskan masyarakat Dumai makan debu KSOP diam diam saja. Lain itu, massa juga mendesak KPK memeriksa KSOP Dumai karena melakukan pembiaran pada pencemaran lingkungan. Orasi yang disampaikan secara bergantian mulai dari RK Kurniawan, Denew Indra, Datok Darwis dan sejumlah orator lainnya. "KSOP merupakan institusi yang paling bertanggung-jawab dalam pencemaran lingkungan yang berasal dari pelabuhan Pelindo, " kata RK Kurniawan. Ia juga meminta Presiden Prabowo mengganti kepala KSOP Dumai yang paling bertanggung jawab dalam hal pengawasan di pelabuhan. "Debu ampas sawit berterbangan hingga sampai ke rumah warga. Begitu juga dengan pupuk curah. Kerusakan, lingkungan ini harus diantisipasi agar tidak merusak kesehatan masyarakat, " tegas RK. Aksi unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut berkaitan dugaan pencemaran dan penyebab banjir akibat kegiatan di kawasan pelabuhan Pelindo. Ahmad Maritulius , salah seorang kordinator lapangan aksi kepada sejumlah media. Menurut Ahmad Maritulius, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dinilai lalai dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator pelabuhan, sehinga penyebab terjadinya bencana ekologis bagi masyarakat Dumai."Kami menduga, akibat kelalaian dalam melakukan pengawasan. Pihak operator pelabuhan tanpa disadari melakukan kesalahan berulang ulang. Akibatnya, terjadi bencana ekologis bagi manusia dan lingkungan," jelas Ahmad Maritulius."Fungsi ini menurut kami kurang dalam pengawasan dan tidak berjalan sesuai mekanismenya atau terabaikan," ungkap Ahmad Maritulius.Selain itu, Kepala KSOP juga dinilai lalai dalam melaksanakan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja, dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan.***(ant)