viralnasional.com -- Pemerintah Indonesia melalui PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tengah menyiapkan langkah menyaingi dominasi Singapura dalam pengelolaan lalu lintas kapal di Selat Malaka.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menargetkan menyerap 40 persen pangsa pasar kapal pengiriman yang selama ini belum berlabuh di pelabuhan milik Singapura maupun Malaysia.Direktur Pengembangan Usaha Pelindo Prasetyo mengungkap langkah tersebut merupakan bagian dari eksekusi program strategis Dumai Transshipment Hub."Ada sekitar 40 persen (kapal) yang belum masuk ke Singapura Transshipment di Singapura maupun di Malaysia. Itu yang mau kita ambil," ujar Prasetyo dalam acara bertajuk Peta Jalan Kemandirian Ekonomi Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (9/11).Menurut dia, secara historis peran Indonesia dalam melayani lalu lintas maritim di Selat Malaka sangat minim. Padahal, setiap tahunnya terdapat kurang lebih 110 ribu kapal yang melintasi perairan strategis ini.Merger di tubuh Pelindo pun dimanfaatkan sebagai perusahaan untuk akhirnya ikut berpartisipasi melayani kapal-kapal tersebut.Kendati demikian, Prasetyo menegaskan langkah bisnis ini tidak bermaksud untuk merebut pangsa pasar yang sudah dikuasai oleh negara tetangga."60 persen (kapal) yang masuk ke Singapura maupun Malaysia, sehingga ada 40 persen yang belum masuk ke Singapura atau ke Malaysia itu yang akan kita layani," ujar Prasetyo.Dalam rencana pengembangan Dumai Transshipment Hub, Pelindo menargetkan proyek ini dapat dikembangkan secara bertahap dengan target operasional awal pada 2030.Pelindo juga telah mengusulkan agar Dumai Transshipment Hub dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN). Usulan ini disambut positif oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.Kementerian PPN/Bappenas saat ini tengah mengkaji usulan agar Dumai Transshipment Hub ditetapkan sebagai PSN. Kajian ini difokuskan untuk menilai kesesuaian proyek dengan kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta pemenuhan kriteria PSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 4 Tahun 2025. *** (dhz/cnn Indonesia/ins)