viralnasional.com - Pekanbaru- Pengurus KONI Provinsi Riau, Iskandar Hoesin angkat suara terkait rencana penundaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Riau setelah Kota Dumai menyatakan mundur sebagai tuan rumah.Dia menegaskan bahwa penundaan bukan tanpa risiko, sebab gelaran olahraga tahun 2027 sudah padat dengan agenda Porwil dan Kejurnas Pra-PON."Kalau diselenggarakan tahun 2027, akan mengganggu pelaksanaan Porwil dan Kejurnas Pra-PON, karena waktunya akan mepet sekali. Tapi karena permintaan pemerintah daerah ditunda, kami berharap jangan ditunda karena akan mengganggu agenda olahraga lainnya," kata Iskandar, Selasa (18/11/2025).Menurut Iskandar, alasan utama yang disampaikan pemerintah daerah untuk menunda Porprov adalah efisiensi anggaran. Namun, dari sisi pembinaan atlet, keputusan itu berpotensi melemahkan kesiapan Riau menghadapi event-event penting di tingkat nasional."Kita hanya menunggu keputusan Pemprov Riau. Kita sudah sampaikan dengan berbagai argumentasi, mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan. Apalagi kondisi Pak Gubernur Abdul Wahid masih seperti sekarang, kan tidak mungkin serta merta diambil alih oleh Pak SF selaku Plt," ujarnya.Iskandar menambahkan, untuk Porwil 2027 Riau juga tidak bisa mengambil keputusan strategis karena tuan rumahnya berada di luar daerah, yakni Kepulauan Riau.Dengan demikian, Porprov menjadi satu-satunya ajang seleksi internal yang dapat mempersiapkan atlet-atlet terbaik sebelum masuk ke level Porwil dan Pra-PON."Porprov itu memang mencari bibit untuk Porwil dan Kejurnas Pra-PON. Tapi kalau itu tidak berlangsung, ya mau bagaimana lagi," tegasnya.Meski demikian, Iskandar menyatakan KONI tetap memberikan opsi dan saran terbaik kepada pemerintah. Ia menegaskan bahwa keputusan final tetap berada di tangan Pemprov Riau."Kita hanya bisa menyarankan, memberikan argumentasi dan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Kita sudah sampaikan kemarin," ujarnya.Menariknya, Iskandar sebenarnya melihat peluang Porprov tetap bisa digelar tahun 2026. Menurutnya, kebutuhan dananya tidak terlalu besar sehingga tidak mustahil dilaksanakan, jika pemerintah daerah berkomitmen. "Sebenarnya kalaupun dilanjutkan di tahun 2026, tetap bisa, karena dananya kan tidak begitu besar," kata Iskandar. *** (riauaktual/ant)