viralnasional.com -JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan belum ada pembahasan detail terkait proses penganggaran program makan siang gratis dalam APBN 2025.Sebagaimana diketahui, program makan siang gratis itu diinisiasi calon presiden Prabowo Subianto yang menjadi peserta Pilpres 2024. Tapi, pemerintah saat ini telah memasukkan program itu dalam rencana kebijakan pemerintah (RKP) 2025.Menurut Airlangga, walaupun telah masuk ke RKP 2025, pembahasan detail program pemerintahan mendatang itu belum ada karena harus menunggu hasil perhitungan Pilpres 2024 di KPU. Termasuk terkait pembahasan pos anggaran, apakah melalui pos bantuan operasional sekolah (BOS) atau tidak."Sekali lagi kita baru bahas dalam APBN sesudah ada keputusan dari KPU siapa pemerintah yang akan datang," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Jumat (8/3/2024)."Jadi kan kita selalu sebut pemerintah yang akan datang karena penggunaan APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," tegasnya.Adapun proses simulasi di beberapa sekolah untuk program makan siang gratis yang sudah berjalan sejak saat ini, menurutnya dilakukan secara sukarela oleh sekolah-sekolah di berbagai wilayah.Pemerintah menurutnya tidak menginisiasi, namun program sukarela itu akan dijadikan acuan untuk melihat proses pelaksanaannya pada saat pemerintahan baru nantinya, sekaligus belanja masalah untuk menentukan kebijakan pelaksanaan dan penganggaran pada 2025."Dari situ baru pemerintah bikin kebijakan dan kebijakan itu baru disusun, tentu tugas Bappenas untuk menyusun, kemudian itu nanti dalam satu bulan ke depan karena APBN kan akan lebih detail lagi satu bulan ke depan," ucap Airlangga.Menurutnya, hingga saat ini sudah ada beberapa sekolah yang mengundangnya untuk melihat program sukarela itu, selain yang telah terlaksana di Tangerang dan Merauke maupun Sukabumi, juga akan ada di tingkat kota, pedesaan, hingga pesisir wilayah lainnya."Dengan semakin banyak yang volunteer menyiapkan itu opsi-opsinya akan semakin terlihat, dari situ baru pemerintah akan membuat kebijakan," tutur Airlangga. *** (arj/cnbc/mij)